CORONGSUARARAKYAT.COM — Lembaga Ikatan Mahasiswa Aktivis Lintas Kampus Sulawesi Tenggara (IMALAK SULTRA) menyoroti kepemimpinan La Ode Tariala dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dengan agenda penyampaian laporan pelaksanaan reses masa persidangan ketiga Tahun Sidang 2025–2026.
Sorotan tersebut muncul setelah beredarnya informasi mengenai pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) La Ode Tariala oleh Partai NasDem berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 316-Kpts/DPP-NasDem/X/2026.
Ali Sabarno menilai, persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai konflik internal partai semata. Sebab, posisi La Ode Tariala sebagai Ketua DPRD menyangkut legitimasi kelembagaan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Jabatan Ketua DPRD bukan jabatan pribadi yang bisa dipertahankan atas kehendak individu. Ada mekanisme hukum yang mengatur pemberhentian pimpinan DPRD. Karena itu, setiap tahapan harus dihormati dan tidak boleh diabaikan,” tegas Ali Sabarno.
Ali menjelaskan bahwa mekanisme pemberhentian pimpinan DPRD telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
Secara khusus, Pasal 36 ayat (3) huruf b menyebutkan bahwa pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya apabila partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, Pasal 37 mengatur bahwa usulan pemberhentian pimpinan DPRD disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan melalui keputusan DPRD.
Sementara Pasal 38 mengatur penyampaian keputusan DPRD mengenai pemberhentian pimpinan DPRD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
” meskipun surat keputusan ( SK ) resmi dari Mendagri belum terbit , ketua DPRD yang telah dipecat parpol dan dicabut KTA nya tetap tidak boleh memimpin rapat sejak usulan pemberhentiannya resmi diumumkan dan diproses di internal DPRD
Ia menegaskan bahwa harus ada transparansi mengenai apakah surat usulan pemberhentian dari Partai NasDem telah diterima DPRD, apakah telah diumumkan dalam rapat paripurna, serta apakah keputusan DPRD mengenai pemberhentian telah ditetapkan.
Lebih lanjut, Ali merujuk Pasal 36 ayat (4) PP Nomor 12 Tahun 2018 yang mengatur bahwa apabila ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang di antaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai ditetapkannya ketua pengganti definitif.
Menurutnya, ketentuan tersebut mempertegas bahwa kesinambungan kepemimpinan DPRD harus dijalankan melalui mekanisme kelembagaan, bukan melalui tindakan sepihak.
“Jika pemberhentian telah melalui tahapan yang dipersyaratkan dan telah ditetapkan dalam keputusan DPRD, maka mekanisme pelaksanaan tugas ketua harus dijalankan sesuai Pasal 36 ayat (4). Tidak boleh ada kekosongan tanggung jawab, apalagi perebutan legitimasi jabatan,” tegasnya.
Ali juga mengingatkan bahwa prinsip kolektif kolegial dalam Pasal 35 PP Nomor 12 Tahun 2018 harus menjadi landasan penyelenggaraan DPRD. Dengan demikian, seluruh unsur pimpinan wajib menjaga kepatuhan terhadap aturan dan tata tertib kelembagaan.
DESAK OMBUDSMAN RI PERIKSA DUGAAN MALADMINISTRASI
Atas persoalan tersebut, Ali Sabarno mendesak Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Tenggara yang dipimpin La Ode Tariala.
IMALAK SULTRA meminta Ombudsman menelusuri dasar kewenangan pimpinan rapat, keabsahan proses administrasi pemberhentian, serta kepatuhan unsur pimpinan dan Sekretariat DPRD terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami meminta Ombudsman tidak hanya melihat persoalan ini dari sisi formalitas rapat. Periksa dokumennya, telusuri prosesnya, dan pastikan apakah terdapat tindakan yang menyimpang dari kewenangan atau prosedur administrasi pemerintahan,” kata Ali.
Ia juga meminta Ombudsman menguji apakah terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang atau tindakan maladministrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Menurut Ali, publik berhak mendapatkan kepastian mengenai status kepemimpinan DPRD, terlebih apabila proses pemberhentian telah berjalan di internal lembaga.
“Jangan sampai DPRD menjadi contoh buruk dalam penegakan aturan. Kalau mekanisme pemberhentian sudah diusulkan secara resmi, jalankan seluruh tahapan sesuai hukum. Jangan ada pembiaran, jangan ada manipulasi prosedur, dan jangan ada kepentingan pribadi yang ditempatkan di atas kepentingan lembaga,” tegasnya.
IMALAK SULTRA juga meminta pimpinan DPRD Sulawesi Tenggara memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai status usulan pemberhentian La Ode Tariala serta dasar hukum pelaksanaan rapat paripurna yang dipimpinnya.
“Ini bukan persoalan suka atau tidak suka terhadap seseorang. Ini persoalan kepatuhan terhadap hukum. Kami akan mengawal persoalan ini dan mendesak agar seluruh pihak yang memiliki kewenangan menjalankan tanggung jawabnya secara transparan dan akuntabel,” tutup Ali Sabarno.
IMALAK SULTRA menegaskan bahwa supremasi hukum harus ditempatkan di atas kepentingan politik maupun kepentingan individu. DPRD merupakan lembaga publik yang wajib memberikan teladan dalam menjalankan aturan, bukan justru mempertontonkan ketidakpastian hukum kepada masyarakat.