KENDARI — Lembaga Sultra Advocation Center (SAC) menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Jumat (18/9/2026). Puluhan massa mendesak Polda Sultra mengusut tuntas dugaan aktivitas pertambangan emas tanpa izin yang kembali beroperasi di wilayah Kabupaten Bombana, meski sebelumnya sudah ada sejumlah orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
Jenderal Lapangan aksi, Zul, menegaskan penetapan tersangka serta operasi penyisiran yang dilakukan pihak kepolisian belum mampu memutus mata rantai aktivitas ilegal tersebut. Justru setelah itu, kegiatan penambangan kembali berjalan seolah tidak pernah ada tindakan hukum.
“Setelah beberapa oknum ditetapkan sebagai tersangka, aktivitas kembali berjalan. Penyisiran yang dilakukan Polda Sultra tidak membuat para pelaku jera,” ujar Zul di lokasi aksi.
Dugaan Kebocoran Informasi Internal
Pola operasi aparat pun dipertanyakan. Massa menduga kuat adanya kebocoran informasi dari lingkungan kepolisian, sehingga setiap kali akan dilakukan penyisiran, pelaku sudah lebih dulu mengetahui dan menghilang-hilang.
“Setiap kali Polda Sultra melakukan penyisiran, pihak penambangan seolah sudah mengetahui. Kami menduga ada informan dari internal kepolisian,” tegasnya.
SAC meminta dugaan ini diperiksa secara serius dan transparan. Selain itu, pergantian Kapolres Bombana dinilai belum menjawab persoalan mendasar — aktivitas ilegal tetap berlangsung.
“Pergantian Kapolres baru tidak menjawab persoalan. Aktivitas ilegal justru masih kami temukan,” tambah Zul.
Dugaan Aliran Uang Perlindungan Terungkap
Koordinator Lapangan, Dion, mengungkap hasil investigasi internal organisasinya: diduga terdapat praktik setoran harian kepada oknum aparat dari setiap mesin penambangan yang beroperasi.
“Informasi yang kami dapat, setiap mesin dikoordinasikan Rp350 ribu per hari yang disetorkan kepada oknum kepolisian,” papar Dion.
Apabila puluhan mesin beroperasi bersamaan, nilai tersebut dapat mencapai ratusan juta rupiah per bulan. SAC menegaskan: penindakan tidak boleh hanya menyasar pekerja lapangan, melainkan harus menelusuri aliran dana, pemodal, hingga pihak yang memberikan perlindungan.
Desakan Tim Khusus & Usut Aktor Intelektual
SAC meminta Polda Sultra segera membentuk tim khusus yang independen. Tugasnya tidak sekadar menyisir lokasi, melainkan mengungkap keseluruhan jaringan — dari pelaku lapangan, pemodal, aktor intelektual, hingga oknum yang diduga membekingi — dan mempublikasikan hasilnya secara terbuka.
“Siapa aktor intelektualnya? Siapa pemodalnya? Siapa yang membekingi? Itu yang harus diungkap,” tegas Dion.
SAC menyatakan akan terus mengawal kasus ini dan menuntut Polda Sultra memberikan penjelasan serta langkah konkret yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.