CORONGSUARARAKYAT.COM — Dinamika internal Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPD PPWI) Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi sorotan setelah sejumlah pengurus dan anggota menyampaikan keberatan terhadap proses pergantian kepemimpinan di tingkat daerah.
Mereka mendesak Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PPWI, Wilson Lalengke, di Jakarta, agar segera melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan DPD PPWI Sultra yang dinilai perlu mendapatkan pembenahan, terutama menyangkut transparansi dan mekanisme pengambilan keputusan organisasi.
Iskandar Rapi Soroti Transparansi dan Kondisi Internal Organisasi
Anggota Bidang Sosial Budaya, Pemuda dan Olahraga DPD PPWI Sultra, Iskandar Rapi, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi internal organisasi pasca tergantikannya LA Songo dari jabatan Ketua DPD PPWI Sultra.
Menurut Iskandar, sejumlah anggota mulai mempertanyakan arah organisasi yang dinilainya tidak lagi berjalan sebagaimana tujuan dan marwah PPWI.
“Keluarga besar PPWI Sultra kini merasa blunder. PPWI Sultra dirasakan sudah dijadikan sebagai organisasi kepentingan pribadi, tidak lagi sebagai marwah yang sebenarnya,” tegas Iskandar.
Ia juga menyoroti adanya kritik dan masukan anggota yang disebut kerap mendapatkan penolakan. Bahkan, menurutnya, terdapat anggota yang dikeluarkan dari grup komunikasi organisasi setelah menyampaikan pandangan kritis.
Selain itu, Iskandar mempertanyakan transparansi terkait rencana pelantikan pengurus yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung di Jakarta.
Ia menyebut proposal kegiatan telah beredar dan sejumlah pihak sponsor telah berpartisipasi. Namun, menurutnya, informasi mengenai pengelolaan keuangan kegiatan belum disampaikan secara terbuka kepada anggota. Sementara itu, agenda pelantikan akhirnya ditunda tanpa penjelasan yang dianggap memadai.
Atas kondisi tersebut, Iskandar meminta DPN PPWI segera turun tangan melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan di Sulawesi Tenggara.
“Diduga pimpinan PPWI Sultra belum cukup dewasa dalam menjalankan roda organisasi dan kurang transparan terhadap anggotanya,” ujarnya.
Wakil Ketua Minta Mandat Dievaluasi dan Musda Digelar
Senada dengan Iskandar, Wakil Ketua PPWI Sultra, Ferdinansyah A. Tombili, juga menyampaikan sejumlah aspirasi kepada pimpinan pusat demi menjaga marwah dan citra organisasi.
Ia berharap Ketua Umum DPN PPWI dapat memberikan perhatian serius terhadap dinamika yang berkembang di daerah.
“Kira-kira masukan ini dapat diatensi oleh Ketua Umum DPN di Jakarta. Demi berjalannya roda organisasi yang lebih bergengsi dan memiliki marwah yang baik,” ungkap Ferdinansyah.
Ferdinansyah menyampaikan tiga tuntutan utama kepada DPN PPWI.
Pertama, membuka ruang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) untuk memilih ketua secara terbuka, demokratis, dan melibatkan unsur pengurus serta anggota sesuai mekanisme organisasi.
Kedua, meminta DPN membatalkan atau meninjau kembali mandat ketua yang baru terbentuk karena dinilai diperoleh melalui proses yang tidak sesuai prosedur.
Ketiga, menunjuk ketua karateker yang bertugas mempersiapkan dan membentuk panitia penyelenggara Musda PPWI tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara.
“Kami di daerah tidak menerima ketua yang ditunjuk secara aklamasi sepihak. Kami butuh pemilihan yang terbuka dan transparan,” tegasnya.
Ia juga menyebut sejumlah pengurus DPC PPWI di wilayah Sulawesi Tenggara turut mendukung pelaksanaan Musda sebagai ruang penyelesaian persoalan internal organisasi melalui mekanisme musyawarah.
Berharap DPN Bersikap Adil dan Terbuka
Para pengurus dan anggota yang menyampaikan keberatan tersebut berharap persoalan internal DPD PPWI Sultra dapat diselesaikan secara organisatoris melalui komunikasi, evaluasi, dan mekanisme yang demokratis.
Mereka menegaskan bahwa aspirasi tersebut bukan semata-mata persoalan pergantian jabatan, melainkan menyangkut transparansi, keterbukaan, serta keberlangsungan organisasi agar tetap berjalan sesuai aturan dan prinsip yang menjadi landasan PPWI.
“Kami di daerah masih percaya kepada Ketua Umum DPN PPWI di Jakarta akan bersikap adil dan terbuka, karena ini demi gengsi dan marwah PPWI di Indonesia, pada khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara,” demikian harapan yang disampaikan para pengurus daerah.
Kini, perhatian tertuju kepada DPN PPWI untuk memberikan tanggapan dan mengambil langkah penyelesaian atas aspirasi yang disampaikan pengurus dan anggota di Sulawesi Tenggara.