Corongsuararakyat.com, Konawe – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Konawe menyoroti kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe yang dinilai belum optimal dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya, khususnya pada aspek legislasi dan pengawasan.
Ketua PC PMII Kabupaten Konawe, Harbiansyah, menegaskan bahwa DPRD merupakan lembaga representasi rakyat yang memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Menurutnya, ketiga fungsi tersebut harus dijalankan secara maksimal sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
“Kami menilai fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah masih belum berjalan secara optimal. Padahal, pengawasan merupakan instrumen penting untuk memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujar Harbiansyah.
Selain itu, Harbiansyah juga menyoroti minimnya produk Peraturan Daerah (Perda) yang dinilai mampu menjawab berbagai persoalan strategis di Kabupaten Konawe. Menurutnya, DPRD harus lebih produktif dalam menjalankan fungsi legislasi agar setiap kebutuhan masyarakat memiliki dasar hukum yang jelas.
Ia menambahkan bahwa lemahnya fungsi legislasi dan pengawasan dapat menimbulkan persepsi publik bahwa pemerintah daerah lebih banyak disibukkan dengan kegiatan yang bersifat seremonial dibandingkan menjalankan program yang memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Ketika fungsi pengawasan tidak berjalan maksimal dan produk legislasi tidak berkembang, maka pemerintah daerah dapat terkesan lebih fokus pada kegiatan seremonial daripada menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat. Kondisi inilah yang harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Atas dasar itu, PC PMII Kabupaten Konawe mendesak DPRD untuk meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah dan penggunaan APBD, mempercepat pembentukan Peraturan Daerah yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, serta memperkuat peran representasi melalui penyerapan aspirasi publik secara aktif.
Harbiansyah menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan bertujuan untuk menjatuhkan lembaga DPRD, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial yang menjadi tanggung jawab moral organisasi mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat.
“Kami ingin DPRD Kabupaten Konawe membuktikan keberpihakannya kepada rakyat melalui kerja nyata. DPRD hadir bukan sekadar sebagai pelengkap sistem pemerintahan, tetapi sebagai lembaga yang mengawal kepentingan masyarakat. Kritik ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap kemajuan Kabupaten Konawe,” tutup Harbiansyah.