BERITA  

Tujuh Tahun Mengaku Sulit Bertemu Putri, Irwan Iskandar Laporkan Pejabat Dukcapil Maros atas Dugaan Pemalsuan Akta Kelahiran

Tujuh Tahun Mengaku Sulit Bertemu Putri, Irwan Iskandar Laporkan Pejabat Dukcapil Maros atas Dugaan Pemalsuan Akta Kelahiran

Makassar, SULSEL || Persoalan hubungan ayah dengan anak setelah perceraian kembali menjadi perhatian publik. Polemik antara Ruben Onsu dan Sarwendah, misalnya, memperlihatkan bahwa persoalan akses orang tua untuk bertemu anak dapat menjadi persoalan panjang setelah rumah tangga berakhir. Kedua pihak bahkan memiliki penjelasan berbeda mengenai komunikasi dan pelaksanaan waktu pertemuan dengan anak-anak mereka.

Persoalan serupa, dengan kronologi dan konteks yang berbeda, juga dialami Irwan Iskandar, seorang aparatur sipil negara (ASN) asal Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Ia mengaku telah sekitar tujuh tahun mengalami kesulitan untuk bertemu dengan putri kandungnya, meskipun telah berupaya menempuh sejumlah jalur penyelesaian, termasuk melalui proses perdata dan komunikasi dengan pihak keluarga.

Menurut Irwan, persoalan tersebut tidak berhenti pada hubungan antara dirinya dan mantan istri berinisial A.A. Ia kemudian menemukan persoalan lain yang menurutnya perlu ditelusuri, yakni perubahan identitas anak dalam dokumen administrasi kependudukan, khususnya penerbitan akta kelahiran dengan nama berbeda dari dokumen sebelumnya.

Berulang kali menempuh jalur hukum

Irwan menjelaskan, selama bertahun-tahun dirinya telah berupaya memperjuangkan hak untuk bertemu dan menjalin hubungan dengan putrinya. Upaya tersebut, menurutnya, telah ditempuh melalui jalur perdata, komunikasi keluarga, hingga proses saling melaporkan ke kepolisian.

Namun, ia mengaku belum memperoleh penyelesaian yang membuat hubungan antara dirinya dan sang anak kembali berjalan sebagaimana yang diharapkan.

“Saya ini ayah kandung. Yang saya perjuangkan bukan sekadar persoalan dokumen, tetapi juga hak dan kesempatan untuk bertemu, berbicara, serta mengetahui keadaan anak saya. Saya sudah berulang kali berusaha melalui jalur hukum maupun komunikasi, tetapi sampai sekarang persoalan ini belum benar-benar selesai,” ujar Irwan.

Ia mengungkapkan, pengalaman panjang tersebut kemudian membuatnya mempertanyakan alasan mengapa hubungan antara dirinya dan putrinya begitu sulit dipulihkan.

Irwan juga menyampaikan adanya informasi yang pernah diterimanya dari ibu kandung Zaki dan ibu tiri Zaki mengenai dugaan peristiwa yang menyangkut keselamatan anak. Informasi tersebut, menurutnya, menjadi salah satu hal yang membuatnya khawatir dan ingin memperoleh kejelasan.

Ia menegaskan bahwa dugaan tersebut belum boleh dianggap sebagai fakta yang telah terbukti. Ia juga meminta agar identitas dan privasi anak tetap dilindungi.

Muncul dugaan perubahan identitas anak

Di tengah persoalan tersebut, Irwan mengaku mengetahui adanya akta kelahiran baru yang mencantumkan nama Aqilah Al Mukarramah, sedangkan sebelumnya anaknya dikenal dengan nama Akifah Nayla Al Insyirah.

Akta yang menjadi persoalan tersebut bernomor 73090-LT-09062020-0036 dan tercantum bertanggal 3 Desember 2020.

Irwan mengaku pernah menghubungi pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros berinisial E.S.N. pada Oktober 2020 untuk meminta penjelasan mengenai perubahan data anak. Menurut keterangannya, ia kemudian memperoleh informasi berupa data Kartu Keluarga yang menunjukkan perubahan nama dan kolom nama ayah yang kosong.

Pada 4 Desember 2020, Irwan mendatangi Polsek Mandai untuk melaporkan persoalan tersebut.

Perkembangan berikutnya, akta kelahiran yang dipersoalkan itu menjadi objek permohonan pembatalan di Pengadilan Negeri Maros melalui Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PN Mrs. Berdasarkan dokumen yang telah dipelajarinya, permohonan bertanggal 10 Agustus 2021, didaftarkan pada 23 Agustus 2021, dan ditetapkan pada 31 Agustus 2021.

Penetapan tersebut membatalkan akta kelahiran yang menjadi persoalan.

Bagi Irwan, pembatalan itu justru menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai bagaimana dokumen tersebut diterbitkan, siapa yang mengajukan, siapa yang memproses, serta dokumen apa yang digunakan dalam penerbitannya.

Irwan laporkan Marwin Bustar ke Polda Sulawesi Selatan

Persoalan tersebut kini berlanjut ke tingkat kepolisian. Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan yang diterbitkan SPKT Polda Sulawesi Selatan, Irwan Iskandar tercatat telah membuat laporan pada 13 November 2026 sekitar pukul 17.54 WITA.

Laporan tersebut bernomor LP/B/1383/XI/2026/SPKT/POLDA SULAWESI SELATAN.

Dalam tanda penerimaan laporan itu tercantum dugaan tindak pidana pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Terlapor yang disebut dalam dokumen laporan adalah Marwin Bustar, bersama pihak-pihak lain yang keterlibatannya masih perlu didalami oleh penyidik.

Uraian dalam tanda penerimaan laporan menyebut dugaan pembuatan kutipan akta kelahiran baru atas nama Aqilah Al Mukarramah, yang menurut pelapor seharusnya bernama Akifah Nayla Al Insyirah.

Dokumen tersebut juga menyebut adanya dugaan pembuatan kutipan akta kelahiran lain dengan perubahan pada kolom nama ayah.

Irwan menegaskan bahwa pelaporan ini dimaksudkan agar proses penerbitan dokumen tersebut dapat diperiksa secara menyeluruh, termasuk peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses administrasi kependudukan.

Tujuh Tahun Mengaku Sulit Bertemu Putri, Irwan Iskandar Laporkan Pejabat Dukcapil Maros atas Dugaan Pemalsuan Akta Kelahiran

“Saya melaporkan karena ingin mengetahui bagaimana akta itu bisa diterbitkan, siapa yang mengajukan, siapa yang memproses, dan siapa saja yang mengetahui perubahan data tersebut. Saya tidak ingin membuat kesimpulan sendiri. Saya meminta aparat penegak hukum mengungkapnya berdasarkan bukti,” kata Irwan.

Minta pihak-pihak terkait ikut diperiksa

Selain Marwin Bustar, Irwan meminta penyidik mendalami keterangan sejumlah pihak yang menurutnya memiliki informasi atau komunikasi terkait persoalan akta kelahiran tersebut.

Salah satunya adalah R.M., suami dari mantan istri Irwan. Menurut Irwan, sekitar Mei 2021 R.M. pernah menghubunginya melalui telepon dan meminta agar ia menyerahkan akta kelahiran anak.

Dalam percakapan tersebut, R.M. disebut menyampaikan bahwa dirinya cukup dikenal di Kabupaten Maros sehingga mudah mengurus akta kelahiran. Irwan mengaku memiliki rekaman percakapan tersebut dan berharap penyidik dapat memeriksanya.

Irwan juga meminta agar komunikasi dan rekaman yang berkaitan dengan pihak berinisial I.H. ditelusuri apabila dinilai relevan dengan perkara.

Ia menyebut memiliki rekaman percakapan antara I.H. dan mantan istrinya yang menurut pemahamannya memuat pembicaraan mengenai persoalan rumah tangga, kemungkinan persoalan hukum, serta aset. Namun, ia menyerahkan penilaian atas isi, keaslian, konteks, dan relevansi rekaman tersebut kepada penyidik.

Menurut Irwan, pemeriksaan tidak seharusnya hanya berfokus pada satu orang apabila dalam proses penyidikan ditemukan pihak lain yang memiliki informasi atau peran dalam penerbitan dokumen tersebut.

Dugaan yang ingin diungkap, bukan kesimpulan sepihak

Irwan mengakui bahwa setelah mengalami kesulitan bertemu putrinya selama bertahun-tahun, menemukan perubahan identitas anak, dan mengetahui adanya pembatalan akta kelahiran, ia mulai memiliki dugaan bahwa persoalan-persoalan tersebut mungkin saling berkaitan.

Ia bahkan mempertanyakan apakah kesulitan mempertemukan dirinya dengan anak memiliki hubungan dengan kekhawatiran terbukanya informasi mengenai dugaan peristiwa yang pernah disampaikan kepadanya terkait keselamatan anak.

Namun, Irwan menegaskan bahwa hal tersebut masih merupakan dugaan dan kesimpulan sementara berdasarkan pengalaman serta informasi yang ia terima. Ia meminta penyidik menguji dugaan itu secara objektif dan tidak menjadikan anak sebagai objek konflik atau konsumsi publik.

“Saya tidak ingin menuduh seseorang tanpa pembuktian. Tetapi saya juga tidak ingin pertanyaan-pertanyaan ini dibiarkan tanpa jawaban. Apakah perubahan nama, penerbitan akta baru, dan sulitnya saya bertemu anak memiliki keterkaitan atau tidak, biarlah penyidik yang mengungkapnya berdasarkan bukti,” ujarnya.

Berharap penyidikan mengungkap seluruh proses

Irwan berharap Polda Sulawesi Selatan menelusuri dokumen asli dan register penerbitan akta kelahiran di Dukcapil Kabupaten Maros, memeriksa pihak yang mengajukan dan memproses dokumen, serta mengklarifikasi peran masing-masing pihak yang disebut dalam laporan.

Ia juga berharap penetapan pembatalan akta dari Pengadilan Negeri Maros dapat menjadi salah satu dokumen yang ditelaah dalam rangkaian pemeriksaan.

“Yang saya minta sederhana: periksa seluruh pihak yang memang memiliki keterkaitan, buka proses administrasinya, periksa dokumennya, dan ungkap siapa yang bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran hukum. Saya ingin persoalan ini terang dan hak anak serta privasinya tetap dilindungi,” tutup Irwan.

Hingga berita ini disusun, laporan tersebut baru tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan. Penerimaan laporan tidak dengan sendirinya membuktikan tindak pidana maupun keterlibatan pihak yang dilaporkan.

Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana serta pertanggungjawaban setiap pihak tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum melalui proses penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian sesuai ketentuan hukum.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *