CORONGSUARARAKYAT.COM, KENDARI – Ketua Dewan Pembina Lembaga Laskar Semut Merah Kota Kendari, Jaya, SE, menilai pelaksanaan Silaturahmi Akbar Masyarakat Muna yang diselenggarakan oleh Kerukunan Keluarga Masyarakat Muna (KKMM) di Kota Kendari tidak sejalan dengan semangat pelestarian budaya yang menjadi tujuan utama kegiatan tersebut.
Menurut Jaya, apabila agenda tersebut dikemas sebagai kegiatan kebudayaan dan penguatan nilai-nilai sosial masyarakat Muna, maka lokasi yang paling representatif adalah Pulau Muna sebagai wilayah asal lahirnya sejarah, adat istiadat, dan tradisi masyarakat Muna.
“Budaya tidak dapat dipisahkan dari ruang sosial tempat budaya itu tumbuh. Karena itu, jika orientasinya adalah pelestarian budaya dan penguatan identitas masyarakat Muna, maka kegiatan tersebut lebih tepat dilaksanakan di Pulau Muna, bukan di Kota Kendari yang secara administratif bukan merupakan wilayah Muna,” kata Jaya
Ia mempertanyakan tujuan substantif penyelenggaraan kegiatan tersebut di Kota Kendari. Menurutnya, pemusatan kegiatan di luar wilayah Muna berpotensi mengurangi makna simbolik dan manfaat nyata bagi masyarakat serta pelestarian budaya lokal.
“Apa target yang ingin dicapai jika kegiatan budaya masyarakat Muna justru dilaksanakan di Kota Kendari? Bukankah pelestarian budaya semestinya dilakukan di tanah yang menjadi sumber lahirnya budaya itu sendiri?” ujarnya.
Jaya, SE menilai munculnya kritik dari masyarakat terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut merupakan konsekuensi yang wajar dalam ruang demokrasi. Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mempertanyakan arah, tujuan, dan urgensi penyelenggaraan kegiatan yang mengatasnamakan kepentingan budaya.
Ia mengatakan, berkembangnya anggapan di ruang publik yang mengaitkan kegiatan tersebut dengan kepentingan politik juga merupakan persepsi yang perlu disikapi secara terbuka oleh penyelenggara. Menurut Jaya, persepsi itu muncul karena Ketua KKMM saat ini juga menjabat sebagai Bupati Muna Barat dan Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi tenggara.
“Jangan menyalahkan masyarakat apabila muncul penilaian bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari konsolidasi politik atau upaya meningkatkan popularitas dan elektabilitas menjelang kontestasi politik yang akan datang. Persepsi tersebut lahir karena masyarakat melihat adanya irisan antara kegiatan budaya dengan posisi politik penyelenggaranya,” ujar Jaya.
Meski demikian, Jaya menegaskan bahwa pernyataannya bukan merupakan tuduhan, melainkan bentuk kritik agar kegiatan budaya tetap berada pada tujuan utamanya, yaitu menjaga identitas, memperkuat persaudaraan, serta mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi berikutnya.
Ia mengingatkan agar budaya tidak dijadikan instrumen politik praktis.
“Budaya adalah warisan peradaban yang harus dijaga keberlanjutannya. Jangan sampai budaya dipersepsikan sebagai alat politik. Nilai budaya harus tetap menjadi media pendidikan, pemersatu masyarakat, dan fondasi regenerasi kebudayaan Muna di masa depan,” katanya.
Jaya juga menyayangkan adanya dukungan sejumlah tokoh Muna terhadap pelaksanaan kegiatan di Kota Kendari. Menurutnya, keputusan tersebut justru menjauhkan kegiatan dari esensi pelestarian budaya yang seharusnya menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat di Pulau Muna.
Karena itu, Lembaga Laskar Semut Merah Kota Kendari mendorong agar penyelenggaraan Silaturahmi Akbar Masyarakat Muna dipusatkan di Pulau Muna. Selain memperkuat nilai historis dan kultural, langkah tersebut dinilai dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal sekaligus memperkokoh identitas budaya Muna sebagai warisan yang harus dijaga secara berkelanjutan.
Selain itu, Laskar Semut Merah, Ali sabarno, mempertanyakan rencana menghadirkan artis dalam acara tersebut. Menurut mereka, langkah tersebut dinilai kurang mencerminkan sensitivitas terhadap kondisi masyarakat Muna Barat yang hingga kini masih menghadapi berbagai persoalan mendasar.
Laskar Semut Merah menyoroti kondisi infrastruktur jalan di Muna Barat yang disebut masih memprihatinkan, termasuk akses jalan menuju Rumah Sakit Umum Daerah yang menurut mereka mengalami kerusakan cukup parah.
Di sisi lain, mereka menilai pendapatan masyarakat yang mayoritas menggantungkan hidup dari sektor pertanian dan perikanan masih belum mampu mengimbangi tingginya biaya kebutuhan pokok.
“Bagi kami, yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini adalah penyelesaian persoalan infrastruktur, stabilitas harga kebutuhan pokok, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan kegiatan yang berpotensi menimbulkan persepsi sebagai panggung politik,” tutup Ali Sabarno.