
CORONGSUARARAKYAT.COM — Keberadaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Pajala di Kabupaten Muna Barat kembali menjadi sorotan. Kali ini, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PERAK Sulawesi Tenggara (Sultra) menyoroti dugaan belum terpenuhinya persyaratan perizinan Bangunan Gedung (BG) dan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL) oleh pihak pengelola SPBN tersebut.
LSM PERAK Sultra menegaskan bahwa setiap kegiatan usaha yang menjalankan operasional, terlebih yang berkaitan dengan distribusi bahan bakar minyak (BBM), wajib memenuhi seluruh ketentuan perizinan dan persyaratan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut PERAK Sultra, kelengkapan perizinan bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan menjadi bagian penting untuk memastikan kegiatan operasional berjalan sesuai ketentuan hukum, keselamatan bangunan, serta perlindungan lingkungan.
Atas persoalan tersebut, LSM PERAK Sultra meminta pemerintah daerah dan instansi teknis terkait agar segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap legalitas dan kelengkapan dokumen SPBN Pajala.
“Jika benar ditemukan adanya persyaratan perizinan BG dan dokumen RPL yang belum dipenuhi, kami mendesak agar operasional SPBN Pajala dihentikan sementara sampai seluruh persyaratan perizinan dan operasional dinyatakan lengkap oleh instansi berwenang,” tegas pihak LSM PERAK Sultra.
PERAK Sultra menilai pemerintah tidak boleh terkesan melakukan pembiaran terhadap kegiatan usaha yang diduga belum memenuhi ketentuan perizinan. Pengawasan harus dilakukan secara serius, transparan, dan tidak tebang pilih.
LSM PERAK Sultra juga meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup, serta instansi perizinan terkait untuk turun langsung melakukan verifikasi terhadap dokumen administrasi maupun kondisi faktual bangunan SPBN Pajala.
Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran administratif maupun ketidakpatuhan terhadap persyaratan lingkungan dan bangunan gedung, pemerintah diminta mengambil langkah tegas sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Jangan sampai masyarakat mempertanyakan fungsi pengawasan pemerintah. Setiap pelaku usaha wajib tunduk pada aturan. Tidak boleh ada kegiatan operasional yang mengabaikan persyaratan hukum. Kami ingin ada kepastian, bukan pembiaran,” lanjutnya.
Lebih jauh, LSM PERAK Sultra menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga mendapatkan kejelasan dari instansi berwenang. Pihaknya juga meminta agar seluruh dokumen perizinan SPBN Pajala diperiksa secara transparan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak pengelola SPBN Pajala terkait dugaan belum lengkapnya dokumen BG dan RPL tersebut. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak pengelola maupun instansi terkait guna memberikan penjelasan yang berimbang kepada masyarakat.
