Sulawesi Tenggara – Rentetan dugaan kecelakaan kerja yang terus terjadi di berbagai wilayah Sulawesi Tenggara bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan lemahnya sistem perlindungan terhadap pekerja. Kondisi ini mendapat sorotan serius dari Aliansi Aktivis Mahasiswa (ALAM) Sultra.
Rahman Kusambi, mantan Menteri Pergerakan BEM FIB UHO, menilai bahwa berulangnya insiden ini menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam sistem pengawasan ketenagakerjaan, khususnya peran Binawasker yang dinilai belum optimal.
“Ketika kecelakaan kerja terus berulang, maka yang perlu dipertanyakan bukan hanya perusahaan, tetapi juga sejauh mana negara hadir melalui pengawasan yang efektif. Binawasker tidak boleh sekadar menjadi simbol administratif,” tegas Rahman.
Ia menekankan bahwa publik berhak mengetahui secara terbuka jumlah kasus yang terjadi, proses penanganannya, hingga bentuk sanksi yang dijatuhkan.
Menurutnya, transparansi adalah kunci untuk menghindari kecurigaan adanya pembiaran, bahkan potensi konflik kepentingan dalam penegakan aturan.
“Transparansi bukan sekadar formalitas, tetapi bentuk pertanggungjawaban moral dan institusional. Jika data ditutup, maka ruang spekulasi akan terbuka lebar, dan kepercayaan publik akan terus terkikis,” lanjutnya.
ALAM Sultra juga menyoroti bahwa penanganan kasus kecelakaan kerja tidak boleh berhenti pada pendekatan administratif semata.
Harus ada keberanian untuk memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang terbukti lalai, sekaligus memastikan adanya pemulihan yang layak bagi korban.
Lebih jauh, Rahman menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan, mulai dari kapasitas pengawas, integritas lembaga, hingga mekanisme kontrol yang transparan dan akuntabel.
“Keselamatan kerja bukan hanya soal kepatuhan aturan, tetapi soal penghormatan terhadap nilai kemanusiaan.
Negara tidak boleh kalah oleh kelalaian, dan pengawasan tidak boleh tunduk pada kepentingan,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen, ALAM Sultra menyatakan akan terus mengawal isu ini secara konsisten, serta membuka kemungkinan langkah aksi sebagai bentuk tekanan moral apabila tidak ada upaya konkret menuju transparansi dan perbaikan sistemik.