CorongSuaraRakyat.com, Kendari – Ikatan Mahasiswa Aktivis Lintas Kampus Sulawesi Tenggara (IMALAK Sultra) menilai klarifikasi Pemerintah Kota Kendari terkait polemik Plt Direktur RSUD Abunawas tidak menyentuh inti persoalan.
Wakil Ketua IMALAK Sultra, Azizul, menegaskan persoalan utama adalah potensi konflik kepentingan dalam struktur birokrasi yang saling mengawasi namun berada dalam lingkaran keluarga dan jabatan yang sama.
“Sekda adalah ‘jenderal’ birokrasi yang mengawasi seluruh OPD, termasuk Dinas Kesehatan. Tapi faktanya, yang menjabat Plt Direktur RSUD Abunawas adalah istrinya sendiri. Bagaimana mungkin seorang Sekda mengawasi kinerja istrinya sendiri?” tegas Azizul.
Ia juga menyoroti jabatan Kepala Dinas Kesehatan yang sekaligus menjabat sebagai Plt Direktur RSUD.
“Ini lebih fatal. Kepala Dinas Kesehatan punya tugas membina dan mengawasi rumah sakit daerah, tapi pada saat yang sama dia juga menjabat Plt Direktur RSUD. Artinya dia mengawasi dirinya sendiri,” ujarnya.
Menurut Azizul, di situlah letak konflik kepentingannya: pengawasan, kewenangan, dan pengambilan keputusan berada pada lingkaran orang yang sama sehingga berpotensi menutup ruang kontrol dan evaluasi yang objektif.
“Kalau pengawas dan yang diawasi berada dalam satu lingkaran kekuasaan bahkan hubungan keluarga, maka pengawasan berpotensi tumpul. Inilah yang kami sebut konflik kepentingan,” tegasnya.
IMALAK Sultra menilai kondisi tersebut berbahaya bagi tata kelola pemerintahan dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan sektor kesehatan di Kota Kendari.
“RSUD adalah pelayanan publik, bukan ruang konsentrasi kekuasaan dalam satu lingkaran,” tutup Azizul.
